dunia kecilku

you’ll never walk alone

Kejahatan Sempurna

HASIL awal pemeriksaan eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman, Jamdatun Untung Udji Santosa, dan Jamintel Wisnu Subroto mengindikasikan ada pelanggaran hukum. Tapi sebatas konteks administratif karena yang dipakai PP No 30/1980 tentang disiplin PNS.

Pemeriksaan ini terkait kontak komunikasi telepon Kemas dan Untung dengan Artalyta Suryani, yang sebagian isinya telah diperdengarkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini posisi Artalyta adalah pelaku penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan.

Urip pernah bekerja sebagai ketua tim penyelidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Artalyta merupakan penghubung pihak Sjamsul dengan kejaksaan dalam proses hukum kasus ini.

Kemas penanggungjawab penanganan kasus BLBI atas dasar jabatannya sebagai jaksa agung muda pidana khusus. Untung, memang tidak terkait langsung penanganan kasus ini, tapi pernah menjabat di jajaran pidana khusus, dan sudah lama mengenal Artalyta.

Kasus BLBI Sjamsul Nursalim dihentikan Kejaksaan Agung bersamaan kasus serupa dengan tersangka Anthony Salim. Argumentasi hukumnya, penyidik kejaksaan tidak menemukan bukti dan petunjuk kuat unsur pidananya.

Merujuk argumentasi dan telaah Prof Dr Tb Ronny T Nitibaskara, Guru Besar Hukum Pidana UI dan Rektor Universitas Budi Luhur Jakarta (Kompas, 19/6), kasus yang mencoreng-moreng korps kejaksaan ini agaknya lebih dari sekadar pelanggaran administratif.

Ronny menilai keterlibatan pihak-pihak yang terungkap di atas, lengkap dengan versi penjelasan, dalih, dan alibi yang disampaikan ke publik, mengindikasikan terjadinya kejahatan sistematis atas nama kekuasaan dan kewenangan sebagai wakil negara.

Dalam teori hukum ini disebut state organized crime. Dalam dimensi progresif kriminologi muncul pendekatan hukum dipakai sebagai alat kejahatan. Artinya aparatur negara menggunakan instrumen hukum untuk melawan hukum (law as a tool of crime).

Tindakan itu dibungkus dengan aturan-aturan hukum yang merupakan bagian kewenangan aparatur, sehingga mengesankan tindakan itu bagian dari upaya penegakan hukum. Inilah yang disebut kejahatan sempurna (perfect crime)

Jean Baudrillard di dalam The Perfect Crime (1995), menyebut kejahatan sempurna sebagai penggelapan dan pemerkosaan realitas kejahatan, sebuah kejahatan yang menyembunyikan dirinya secara sempurna, sehingga tak tampak seperti kejahatan.

Pembuktian tindak pidana semacam itu begitu sulit karena para pelaku menggunakan kedok jabatan dan kewenangan. Dibutuhkan upaya luar biasa dengan cara-cara tidak lazim, antara lain seperti dilakukan KPK dengan menyadap komunikasi para pelakunya.

Terobosan hukum pun perlu dilakukan karena biasanya jabatan, kekuasaan, dan dalih hukum selalu dijadikan tameng para pelaku. Korupsi belakangan jadi sumber perdebatan apakah kejahatan ini jenis kriminal biasa atau luar biasa.

Dalam konteks Indonesia, korupsi dalam segala bentuknya merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Jalan penyelesaian maupun upaya pencegahannya dengan begitu harus menggunakan cara-cara tak lazim atau luar biasa.

Lembaga seperti KPK, pengadilan khusus korupsi, yang punya kekuasaan dan kewenangan super tetap relevan dan masih diperlukan sampai aparatur hukum konvensional dipandang mampu bekerja profesional. (*)

Juni 22, 2008 - Posted by | kolom

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: